permasalahan otonomi daerah. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. permasalahan otonomi daerah

Email : evipunamawatiplg@gmail. Menata otonomi daerah tidak bisa sekali jadi. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi (Imawan, 2005). Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah (Delly Mustafa) 44 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. Contoh masalah yang muncul akibat pelaksanaan otonomi daerah. Isu Strategis. 057. Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan,. Liputan6. Di antaranya, otonomi daerah yang telah mendorong secara nyata budaya demokrasi, menumbuhkembangkan iklim berkumpul dan berserikat masyarakat, serta membuat. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah : 1) Bagaimana peran otonomi daerah terhadap pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan tujuan meningkatkan PAD dan prekonomian daerahnya. otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan,. Undang-Undang Otonomi Daerah. 2. Adapun capaian sasaran pembangunan dan IKU dengan capaian kurang. B. Dari permasalahan tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan di Kota Sawahlunto (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah)?” I. Si. Peringatan Otda Harus Dijadikan Momentum oleh Kepala Daerah Atasi Dampak Covid-19. Dilansir dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. Dimana dana otonomi khusus ini berkontribusi hingga mencapai 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ag. NASIONAL 23 Apr 2021 | 15:23 WIB. 32 Tahun 2004 menyentak semua wilayah Indonesia. Ibarat sebuah “Kran Air” yang baru dibuka, gaung Otonomi Daerah (Otda) merambah ke semua wilayah. Otonomi Daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya. 2. 253RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang akan kita bahas dalam makalah ini, meliputi beberapa hal: 1. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Luthfi, A, Impact of Aceh's Additional. Hubungan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Orang Indonesia. Kasus pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. 4. Salah satunya yaitu dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berasal dari daerah. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Rustan Amarullah - detikNews. Karena adanya desakan dari daerah yang menuntut untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. Sebagai fakta, gelandangan dan pengemis masih banyak. com dari berbagai. 36. esensi dari otonomi daerah) 2. Dampak Positif. Pada dasarnya langkah kebijakan tersebut berintikan pada pembangunan Sumber Daya. Seperti Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hari Otonomi Daerah, Wujudkan Indonesia Unggul dengan Inovasi Pelayanan Publik. , Ph. penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Ag. 1. Pertama, penerangan pembangunan dan pengembangan wilayah yang memiliki pengertian yaitu penyebarluasan amanat pembangunan secara terstruktur dan merata. Riset yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap 1. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 32 . Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya pemda yg disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kenah getahnya (kurang. com Abstrak. com - 3 September 2021 . Opini Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! Koran Sindo Kamis, 01 Maret 2018 - 08:07 WIB Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A Pelaksanaan otonomi dae­rah yang seluas-luasnya. P. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Diperbarui 9 Desember 2021. Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. Jamaludin, SE, MAP Disusun Oleh : Kelompok 1 Muhammad Iqbal (218. Wb. Desentralisasi dipilih karena sesuai dengan asas demokrasi. Penelitian ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas devolusi dan dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi sendiri. Jurnla Kajian. OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH Sri Nawangsari Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok. Pengertian daerah otonom adalah daerah yang menjalankan otonomi daerah. . Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet. 3 Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Titik Berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah). Wb. ABSTRAK Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah dan merupakan strategi. Sehingga, masing-masing daerah memiliki kebutuhan organisasi perangkat daerah yang berbeda-beda. Karena kedudukannya yang khusus, daerah- daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sejak pemberlakuan otonomi daerah lebih dari satu dekade lalu, dunia usaha kerap mengeluhkan tentang panjangnya jalur birokrasi pengurusan izin usaha, minimnya daya saing infrastruktur dan ketidakpastian hukum (Ihsan, 2013). Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Dalam hubungan ini UU No. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata. Sejak reformasi di gulirkan dan menguknya konsep otonomi daerah sebagai bentuk kritikan terhadap pengelolaan pemerintahan pada zaman ordebaru yang dinilai pemerintahan yang sangat sentralistik yang kesemuanya dikomandoi atau segalah urusan dinakodai pemerintah nasional atau. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). JMP, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012. 18 Volume 7. tentang permasalahan otonomi daerah, kemudian mahasiswa menanggapi artikel dalam selembar kertas yang telah disiapkan dengan menggunakan konsep Wawasan Nusantara yang telah dipelajari. Semua permasalahan diatas, selain disebabkan adanya ketidakadilan dan “semangat balas dendam” dari rakyat di daerah, juga disebabkan oleh belum jelasnya proses dan motivasi dibalik pembentukan Daerah Otonomi Baru, yang dikenal sebagai Pemekaran Daerah 7. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. menjadikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai kambing hitam untuk meraih. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu bapak soeharto salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera yang dikeluarkan dengan. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat-daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah,. Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan Otonomi Daerah. Terbanyak memang politisi. 29 April 2023 - 13:03 WIB. 3172) Dina Amelia (218. Pergeseran Kekuasaan. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. permasalahan otonomi daerah, mulai dari UU Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957,Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lainnya. 057. Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut antara lain adalah : (1) Besarnya beban belanja untuk. jelas dengan munculnya daerah otonomi baru akan memunculkan pula permasalahan baru. Yang dimaksud. id. Sebab, untuk menghadapi permasalahan di masa pandemi, dibutuhkan respons cepat dan tepat. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Konflik kepentingan sudah terlihat sejak awal, yakni soal siapa yang berwenang mengevaluasi UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Penulis juga akan mencoba memberikan solusi dan saran agar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan. 3036) Taufik Alamsyah (218. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, Senin (26/9). Dengan demikian, legitimasi konstitusionalKebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah 105 B. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk. Permasalahan otonomi daerah lainnya yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah adanya ketidakjelasan kita dalam menempatkan titik berat otonomi daerah tersebut pada penyelenggaraan pemerintah daerah, apakah otonomi daerah berada pada tingkat pemerintah provinsi atau otonomi daerah 61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara Penjelasannya,Cetakan Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. beritasatu. Dalam buku yang berjudul. Mengkaji konflik batas wilayah pada era Otonomi Daerah yang mana pada kajian ini lebih mendalam akan mengkaji tentang konflik yang terjadi berkaitan dengan tapal batas, hal ini. BOGOR (tandaseru. Jika tidak ada solusinya, konflik dalam otonomi daerah akan berdampak negatif terhadap penye-lenggaraan pemerintahan, yaitu memicu rusaknya hubunganOtonomi daerah merupakan kebijkan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepetingan masyrakatnya secara mandiri berdasar peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar perundang-undang pusat yang sudah berlaku. ANALISIS DAN SOLUSI. R. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Lihat Foto. JAKARTA, KOMPAS — Pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Namun banyak juga permasalahan-permasalahan yang timbul akibat otonomi daerah ini seperti yang telah diuraikan diatas seperti masalah pemekaran daerah, korupsi, dll. Pelaksanaan pemerintahannya juga bisa lebih terpusat dibandingkan dengan yang lainnya. Reaching the aim development based SDGs gives high response to universal development, emancipative,. desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Latar Belakang Permasalahan Pengaturan urusan daerah didasarkan kepada asas otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan yang diarahkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Indonesia mulai menerapkan satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan baru yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintahan daerah melalui pemberlakuan UU No. Daerah. 13 Desember 2021 19:05. Kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01 persen, kawasan barat Indonesia 10,33 persen, dan perkotaan 7,02 persen. Isu lain yang harus dibahas dalam rangka mewujudkan otonomi daerah adalah upaya pemerintah dalam mengelola dampak. KONFLIK DALAM OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. ” 5 5 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 4 Ibid. PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH Jika kita mengamati secara obyektif terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 23 tahun 2004, yang baru berjalan 4 tahun, berbagai permasalahan yang timbul seharusnya dapat dimaklumi karena masih dalam proses transisi. DAERAH 36. Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 3070) Resty Normaulida (218. Jenis asas yang satu ini merupakan asas yang meruntuhkan asas sentralisasi di Indonesia sekaligus menjadi asas yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus. Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas. Angka ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi. Permasalahan yang paling. Peningkatan pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal yang belum. Sehingga pada era reformasi peraturan otonomi daerah disempunakan, dimana pemerintah daerah berhak dalam mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Terminal Pakupatan, Serang. Pada era awal reformasi adalah Presiden BJ Habibie yang mempromosikan otonomi daerah (otda) habis-habisan lewat kebijakan UU No 22/1999 tentang Pemda, di mana daerah dapat. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu bapak soeharto salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera yang dikeluarkan dengan UU. 057. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan… 10 BAB III PEMBAHASAN A. Orientasi kekuasaan 1. Namun pemekaran juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, keuangan. Lahirnya daerah otonomi baru diharapkan berdasarkan atas keinginan masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi. Hal tersebut juga berlaku di negara Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diwilayah Papua tejadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,seperti kasus Freeport dan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis mencoba mencari dampak apa yang terjadi untuk semua kegiatan di DKI Jakarta atas otonomi daerah DKI Jakarta itu sendiri dalam menangani pandemi Covid-19 dengan menuliskan jurnal yang memiliki judul sebagai berikut ; “DAMPAK OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI. Dimana daerah berhak mengatur. Wakil Gubernur Idris Rahim menyerahkan bantuan pangan kepada salah seorang warga terdampak Covid-19. Otonomi Khusus di Papua. Penyebab timbulnya otonomi daerah 2. 3 Penyelesaian permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan Dalam Otonomi Daerah. Penerapan Otda yang dilakukan sejak. 3089) Eri Trianti (218. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini,. 1. beritasatu. Otonomi daerah menurut C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Evi Purnama Wati, SH. Dalam penulisan karya tulis ini penulis membahas. Jakarta, wapresri. Pemekaran wilayah di Papua, apa bisa jadi solusi permasalahan yang ada? 2 Desember 2021. Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang diberikan otonomi khusus oleh. Setelah Aceh, di tahun yang sama Papua juga mendapat. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mencantumkan arti dari otonomi daerah. Atas dasar beberapa permasalahan tersebut maka pada tahun 2004 dilakukanlah revisi oleh undang-undang nomor 22 dan 25 tersebut menjadi undang. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah telah berjalan. Kompas. Hal ini dinilai bisa berdampak masalah lokal tak tertangani. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan. PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH YANG ADA DI INDONESIA Ada beberapa masalah yang masih menjangkit beberapa daerah otonom, sehingga dalam langkah kedepan dapat menghambat pelaksanaan Reformasi. Konflik tersebut yang akan berdampak pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang. Suprantiningrum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah di Papua menimbulkan permasalahan yang lumayan berat, yaitu adanya orientasi kekuasaan atau pergeseran kekuasaan. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. permasalahan pokok, sebagai berikut : 1. "Belum mampu mengembangkan PAD (pendapatan asli daerah)-nya dan kemudian ditambah lagi. Presiden Jokowi mengatakan tak semua permasalahan di daerah harus ditarik ke pemerintah pusat. 8 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sa rana P ess, Jaka ta, 1987 . 20201. OTONOMI DAERAH DAN PENDIDIKAN 1 .